Rezim Jokowi Ingin Cabut Sejumlah Perda Syariah Islam di Aceh - Jurnal Ummah
Load more

Rezim Jokowi Ingin Cabut Sejumlah Perda Syariah Islam di Aceh

Shares ShareTweet

Rakyat Aceh melakukan demonstrasi mengecam wacana rezim pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin menghapus penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Salah satu pendorong masyarakat Aceh untuk melepaskan diri dari NKRI adalah ingin menerapkan syariat Islam di tanah Aceh secara menyeluruh. Tetapi saat ini rezim Jokowi ingin mencabut kembali keistimewaan Aceh tersebut. Banyak kalangan yang mengakhawatirkan timbulnya kembali pergolakan di Provinsi Aceh. (Foto: Istimewa)
“Saya siap berargumen, jadi saya minta kepada Mendagri untuk datang ke Aceh biar kami ajarkan isi kandungan UUPA dan kekhususan Aceh menerapkan syariat Islam,”
BANDA ACEH -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengancam akan memangkas sejumlah peraturan daerah (perda) yang dinilai bertentangan dengan undang-undang. Tak hanya itu, pemangkasan juga akan dilakukan terhadap perda yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Ada juga yang berkaitan dengan kondisi Indonesia yang harus dilihat sebagai negara yang majemuk. Kalau Perda yang baru April kemarin saya sudah mengembalikan 139 Perda," imbuh Tjahjo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2016)

Salah satu contoh Perda yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan layak dipangkas salah satunya adalah Perda Provinsi Aceh.

"Pemda Aceh mengeluarkan aturan wajib memakai jilbab bagi wanita, sementara masyarakat di Aceh ada yang beragama non muslim. Termasuk mengingatkan putusan Wali Kota Banda Aceh yang melarang wanita keluar di atas jam sepuluh malam, sifatnya sementara sampai daerahnya aman," kata Tjahjo.

Namun sebelum dilakukan pemangkasan, kementeriannya akan meminta pemerintah setempat untuk memgoreksi kembali perda tersebut.

"Kalau batas waktu sampai gubernur belum melaksanakan, ya Kemendagri punya salinannya, langsung kami coret, ada kewenangan tapi kami menghargai daerah itu," ucapnya.


Akan tetapi, politikus PDIP ini belum dapat memastikan batas waktu yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dalam memperbaiki peraturan yang dinilai bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Cabut Perda Jilbab, Para Ulama Murka

Kebijakan terbaru Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang akan mencabut aturan wajib jilbab pada qanun Aceh mendapat kecaman dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Pelaksanaan eksekusi hukum Syariat Islam di Aceh, untuk menimbulkan efek jera dan sebagai sebuah pembelajaran bagi masyarakat. (Foto: ©Merdeka.com/afif)
Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali mengatakan bahwa Tjahjo Kumolo tampak tidak memahami payung hukum Aceh yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tantang Pemerintah Aceh.

“Saya mengecam pernyataan Mendagri itu,“ ujar H. Faisal Ali yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahzatul Ulama (PW NU) Aceh, Selasa (23/02/2016).

Lebih lanjut Tgk. H. Faisal Ali juga meminta Pemerintah Pusat untuk tidak mengkebiri sejumlah qanun di Aceh. Bila hal ini dilakukan, Tgk. H. Faisal Ali mengaku akan menentangnya dengan menempatkan diri di garda terdepan.


“Saya siap berargumen, jadi saya minta kepada Mendagri untuk datang ke Aceh biar kami ajarkan isi kandungan UUPA dan kekhususan Aceh menerapkan syariat Islam,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan Pemerintah Pusat, jangan setelah memberikan lex specialist untuk Aceh, kemudian pusat mengkebirinya dan memangkas sejumlah aturan yang ada. Bila ini terjadi, Tgk. H. Faisal Ali mengaku siap berargumen terkait persoalan itu dengan Mendagri.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mencabut peraturan daerah (perda) yang dianggap berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang seperti perda kewajiban menggunakan Jilbab bagi wanita di Aceh. (*JU)

Sumber: acehterkini/islamedia

Tags

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Shares ShareTweet
advertisement centil

Jurnalummah.com adalah portal berita dan informasi seputar dunia Islam dari dalam dan luar negeri.Seluruh materi dalam situs Jurnalummah.com bebas copy untuk keperluan non-komersial dan referensi, dengan mencantumkan sumbernya (Jurnalummah.com). Anda bisa turut berpastisipasi dengan mengirimkan informasi, berita, artikel dan opini untuk dipublikasikan non komersial.

Editor Picks

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER