Fatwa MUI: Ahok Terbukti Lakukan Penistaan Agama Islam - Jurnal Ummah
Load more

Fatwa MUI: Ahok Terbukti Lakukan Penistaan Agama Islam

Shares ShareTweet

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa menjawab keresahan umat Islam, terkait dengan beredarnya video penistaan ayat Al-Quran oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
JAKARTA -- Setelah menjadi polemik selama berhari-hari, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya mengeluarkan Fatwa terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. 

Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok dengan sah terbukti telah melakukan penistaan terhadap agama Islam, dan hal ini memiliki konsekuensi hukum.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Anwar. Abbas pada Selasa (11/10/2016). Ada 5 sikap yang dinyatakan dan 5 poin rekomendasi yang diajukan MUI.

MUI merasa wajib mengeluarkan Fatwa tersebut sebagai sebuah lembaga negara yang menjadi perwakilan umat Islam dalam menyelesaikan kemelut atau permasalahan yang menyerang Umat Islam.

Selain itu, MUI juga menegaskan bahwa Fatwa tersebut murni dari hasil kajian sejumlah ulama dari perwakilan Organisasi Islam di seluruh Indonesia, dan terlepas dari kepentingan politik atau golongan lainnya.


MUI berharap, dengan dikeluarkannya Fatwa tersebut, mampu meredam amarah Umat Islam dan menyelesaikan kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok tersebut melalui jalur hukum.
MUI menyampaikan Fatwa terkait dengan tindakan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Ahok, kepada masyarakat. (Foto: Istimewa)
Berikut isi lengkap dari Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia:
Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, "… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.." yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.

2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.

3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.

3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.

5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum

DR. KH. MA'RUF AMIN
Sekretaris Jenderal
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg

Tags

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Shares ShareTweet
advertisement centil

Jurnalummah.com adalah portal berita dan informasi seputar dunia Islam dari dalam dan luar negeri.Seluruh materi dalam situs Jurnalummah.com bebas copy untuk keperluan non-komersial dan referensi, dengan mencantumkan sumbernya (Jurnalummah.com). Anda bisa turut berpastisipasi dengan mengirimkan informasi, berita, artikel dan opini untuk dipublikasikan non komersial.

Editor Picks

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER