DPR: Pelarangan Cadar di Kampus Melanggar Konstitusi dan HAM - Jurnal Ummah
Load more

DPR: Pelarangan Cadar di Kampus Melanggar Konstitusi dan HAM

Shares ShareTweet

Sejumlah wanita mengenakan cadar yang mengatasnamakan Komunitas Niqab Squad saat melakukan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 10 September 2017. Aksi ini untuk mensosialisasikan penggunaan cadar oleh kaum muslimah. (Foto: Tempo/Eko Siswono Toyudho)
"Yang dilarang itu yang pake cangcut, LGBT. Keyakinan itu hak asasi orang masing-masing. Di Eropa aja boleh kok. Nah kalau yang pakai celana dalam cangcut ya saya kira melanggar moral Pancasila nah itu boleh dilarang,"
JAKARTA -- Kebijakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian Wahyudi mendata mahasiswi yang menggunakan cadar menimbulkan polemik. Apalagi, ada ancaman pemecatan jika mahasiswi itu terlibat paham radikal. Kebijakan ini dinilai tanpa alasan yang kuat dan penuh prasangka.

Sejumlah ormas di Yogyakarta pun langsung mendatangi UIN Sunan Kalijaga, Rabu (7/3), untuk beraudiensi dengan pihak Rektorat UIN Sunan Kalijaga terkait dengan pelarangan tersebut.

Sejumlah ormas yang datang ke UIN Sunan Kalijaga adalah Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Mualaf Center Yogyakarta, Forum Komunikasi Aktivis Masjid, Harokah Islamiyah, Da'i Madinah, Majelis Mujahidin, Halaqah Tarbiyah Muwahiddin dan Forum Silaturahmi Remaja Masjid.

Juru Bicara FUI, Fadlun Amin menyampaikan sejumlah ormas yang datang menyuarakan keberatannya terhadap pelarangan bercadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga. Terlebih lagi jika alasan tersebut karena radikalisme.

"Kalau ada opini bahwa radikalisme itu identik dengan cadar dan bercelana congklang, tentu ini saya yang kurang sependapat. Jadi tidak bisalah ada kesimpulan bahwa mahasiswi bercadar itu adalah bentuk dari radikalisme dan sebagainya. Tidak dibenarkan, radikalisme tidak bisa dikaitkan dengan cadar, begitu," kata Amin.

Pelarangan Melanggar Konstitusi dan Merampas HAM

Ketua DPR Bambang Soesatyo ikut mengomentari polemik larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga. Dalam pandangannya, kebijakan Rektorat UIN Sunan Kalijaga itu berpotensi melanggar konstitusi.

Kampus Uin Sunan Kalijaga. (Foto: Sregung)

 Bambang mengatakan, Komisi VIII DPR sebaiknya segera mendorong Kementerian Agama untuk meminta rektor UIN Sunan Kalijaga agar bisa memisahkan antara budaya dengan ajaran agama. Sebab, kebijakan yang diterapkan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," ujar Bamsoet, Rabu (7/3).

Sedangkan Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, penggunaan cadar adalah hak asasi manusia. Menurutnya yang perlu dilarang adalah segala hal yang bertentangan dengan Pancasila. Begitu juga dengan pelanggaran moral, bukan malah melarang penggunaan cadar.

"Yang dilarang itu yang pake cangcut, LGBT. Keyakinan itu hak asasi orang masing-masing. Di Eropa aja boleh kok. Nah kalau yang pakai celana dalam cangcut ya saya kira melanggar moral Pancasila nah itu boleh dilarang. Pikirannya pendek," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Rabu (7/3).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang berpendapat, pihak kampus seharusnya tidak mengatur pilihan pribadi individu. Sebab hal itu sudah merampas hak asasi manusia.

"Aturan main tidak boleh merampas hak asasi orang. Kan itu hak asasi orang. Kalau anda mau mengidentifikasi orang itu dari awal masuk ya silakan aja," ucapnya, Selasa, (6/3).


Fahri mengaku heran dengan aturan tersebut. Sebab, di negara yang menjunjung Ketuhanan Yang Maha Esa, malah melarang dan justru bakal menggerus nilai-nilai agama.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga dalam Twitternya. (Foto: istimewa)
"Ini di negara liberal saja orang enggak dilarang-larang kok malah di negara berketuhanan YME ini kita dilarang. Maksud saya gini, ini otak-otak sempit kek begini itu berbahaya karena dia datang membangun persepsi sendiri tentang nilai-nilai agama," tegasnya.

Sementara Ketua Komite III DPD RI yang membidangi persoalan pendidikan Fahira Idris menyatakan, setiap kebijakan apalagi yang dikeluarkan institusi resmi pendidikan terlebih di dalamnya terdapat kepentingan pihak lain harus punya landasan yang kuat. Tidak boleh berdasarkan asumsi apalagi prasangka.

Fahira mengingatkan kampus, bahwa mahasiswi yang mengenakan cadar tidak boleh diberi sanksi apapun. Menurutnya, kekhawatiran pihak kampus terhadap ideologi radikal yang menyusup ke kampus dan mahasiswa tidak harus dilawan dengan melarang cadar. Namun, lewat berbagai program yang kreatif dan intensif menumbuhkan semangat dan sikap nasionalisme.

"Menstigma mahasiswi bercadar dikarenakan yang bersangkutan menganut ideologi atau aliran tertentu bahkan diidentikkan dengan gerakan radikal yang bertentangan dengan Pancasila, sangat tidak berdasar, kata Fahira.


"Selama mahasiswi ataupun siapapun dengan atribut apapun yang dikenakannya, tidak melanggar norma agama, hukum, sosial dan tidak membahayakan apalagi merugikan pihak lain, tidak boleh dikenakan sanksi atau hukuman apapun. Mahasiswi yang bercadar karena ekspresi keyakinannya beragama dilindungi oleh UUD 1945, tidak boleh dilanggar oleh siapapun," ujarnya.

Aktivis HAM Kirim Surat ke Jokowi

Merespon pelarangan cadar di kampus, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Yogyakarta pun mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk turun tangan mengatasi permasalahan tersebut.

Aktivis HAM, Baharuddin Kamba mengatakan, surat kepada Presiden Jokowi itu telah dikirimnya pada Jumat (9/3). Selain kepada Presiden Jokowi, surat serupa juga dikirimkan Baharuddin kepada Komnas HAM RI dan Komnas Perempuan RI.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof Drs KH Yudian Wahyudi, MA, Ph D menunjukkan Surat Pernyataan Mematuhi Kode Etik mahasiswa. (Foto: Tribunjogja/Alexander Ermando)
"Isi suratnya meminta Presiden Jokowi untuk mau turun tangan merampungkan permasalahan dan polemik tentang mahasiswi bercadar," ujar Baharuddin, Jumat (9/3).

Baharuddin menuturkan dalam surat tersebut dirinya meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) duduk bersama dengan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas Islam, Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk duduk bersama mencari solusi atas polemik pelarangan cadar tersebut.

Selain ke Presiden, Baharuddin juga mengirim surat kepada Kemenag, Kemenristekdikti, Ketua MUI dan Rektor UIN Sunan Kalijaga. Surat itu berisi agar ada fatwa dan solusi tentang pendataan dan pembinaan mahasiswi bercadar.


 "Surat untuk Kemenag, Kemenristekdikti, Ketua MUI dan Rektor UIN Sunan Kalijaga sudah saya kirim lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta pada Rabu (7/3) kemarin. Hingga saat ini belum ada respon atau tanggapan dari empat lembaga yang dikiriminya surat tersebut," tutup Baharuddin.

Pelarangan cadar di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga terjadi setelah diterbitkannya surat bernomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 yang ditandatangani oleh Rektor UIN, Yudian Wahyudi. Pendataan mahasiswi bercadar pun dilakukan setelah Hasilnya, ada 42 mahasiswi yang mengenakan cadar berasal dari 8 fakultas. Yakni,

Yudi beralasan, kebijakan ini dibuat untuk mencegah radikalisme, karena menurutnya saat ini marak paham radikal menyebar di kalangan mahasiswa.

Seorang mahasiswi menggunakan cadar saat melakukan aktifitas di lingkungan kampus. (Foto: istimewa)
"Islam itu proses menuju keselamatan dan kedamaian. Masalahnya begini, banyak anak-anak kita ini tertipu oleh gerakan-gerakan (radikal) selama ini. Karena pada umumnya mereka sering kali tidak mengerti, mereka (menganggap) versi yang mereka terima bersifat mutlak," kata Yudi, Senin (5/3).

Menanggapi polemik yang terjadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin menyampaikan Islam tidak melarang penggunaan cadar, dan mempertanyakan alasan pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga.

"Menggunakan cadar itu bagus dari Islam, menutup aurat. Ada alasan kuat UIN kenapa? Masuk akal tidak?" kata Ma'ruf di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/3). (*JU)

Sumber: Merdeka.com

Tags

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Shares ShareTweet
advertisement centil

Jurnalummah.com adalah portal berita dan informasi seputar dunia Islam dari dalam dan luar negeri.Seluruh materi dalam situs Jurnalummah.com bebas copy untuk keperluan non-komersial dan referensi, dengan mencantumkan sumbernya (Jurnalummah.com). Anda bisa turut berpastisipasi dengan mengirimkan informasi, berita, artikel dan opini untuk dipublikasikan non komersial.

Editor Picks

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER