"Yang bathil kita lawan dengan yang hak, kebohongan kita lawan dengan kebenaran. Berita-berita hoaks dan fitnah harus kita lawan dengan fakta yang nyata untuk menegakkan kebenaran itu sendiri,"JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama, Habib Rizieq Syihab (HRS) berpesan pada kepengurusan Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa (GNPF) Ulama, untuk melawan penyebaran berita palsu (hoaks). Sekaligus meminta bersikap sesuai ajaran Islam yang tidak membenarkan soal berita hoaks.
"Jangan sekali-kali melawan kebohongan dengan kebohogan. Melawan hoaks dengan hoaks. Kepada seluruh aktivis GNPF-Ulama untuk mempertahankan sikap yang elegan," ujar Habib Rizieq, yang disampaikan kepengurusan GNPF Ulama, dalam konferensi pers di Restoran Larazella, Jakarta, Senin (12/3).
HRS menyebut, GNPF Ulama merupakan organisasi anti hoaks. Sebab, ajaran Islam harus berjuang melawan penyebaran berita bohong atau hoaks. Untuk itu, Habib Rizieq meminta GNPF-Ulama tetap berpegang pada prinsip melawan yang batil dengan yang hak. Artinya kebohongan dilawan dengan kebenaran.
"GNPF tetap merupakan satu lembaga atau suatu kelembagaan yang anti hoaks dan antibohong dan anti-fitnah karena kami selalu berjuang mengikuti ajaran Islam yang mengharamkan kebohongan, mengharamkan fitnah, hoaks untuk mecah belah umat Islam," ujar Rizieq.
"Yang bathil kita lawan dengan yang hak, kebohongan kita lawan dengan kebenaran. Berita-berita hoaks dan fitnah harus kita lawan dengan fakta yang nyata untuk menegakkan kebenaran itu sendiri," lanjut Habib, yang saat ini masih berada di kota Mekkah.
Sedangkan Ketua GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak mengatakan Islam tidak mengajarkan kabar bohong sehingga mendukung polisi meringkus penyebar kabar bohong. Menurut dia, langkah tegas polisi tersebut tentunya akan membuat kepercayaan publik kepada polisi semakin meningkat.
"Islam tidak mengajarkan kabar bohong. Oleh karena itu, kami mendukung langkah kepolisian untuk meringkus penyebar kabar bohong. Polisi memang harus selangkah lebih cepat dari masyarakat untuk menangkap penghina ulama dan penista agama. Jangan sampai rakyat ribut, gara-gara diperlakukan tidak adil," katanya, seperti dilansir Antara, Jumat (9/3).
Yusuf yakin polisi pasti memiliki data mengenai akun siapa saja yang suka menyebarkan kabar bohong dan juga meminta polisi tidak tebang pilih. "Polisi pasti sudah punya data, siapa saja, mari kita dukung untuk bersih-bersih penyebar kabar bohong. Kami siap memberikan data agar polisi juga meringkus siapa pun yang menjadi kompor politik nasional," katanya.
Sementara, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia Irwansyah mengatakan fenomena kelompok yang menyebarkan kabar bohong berkembang seiring dengan menguatnya keyakinan seseorang dan komunitas tertentu.
Menariknya, kata Irwansyah, karena Indonesia pada 2019 akan menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pilpres, maka dalam kurun waktu 2018 dan 2019 diperkirakan akan kental dengan politisasi agama.
"Ini merupakan fenomena menguatnya keyakinan seseorang dan komunitas tertentu dalam masyarakat yang saling terhubung dengan teknologi media berjaringan yang semakin personal. Hal ini karena aktor, media saluran komunikasi, dan pesan (yang bersifat politik) mudah diarahkan dan mengarah kepada kawan dan lawan politik dalam menuju instabilitas pertahanan dan keamanan," jelas Irwansyah. (*JU)