Aung San Suu Kyi Dukung Pembantaian Muslim Myanmar - Jurnal Ummah
Load more

Aung San Suu Kyi Dukung Pembantaian Muslim Myanmar

Shares ShareTweet

Bertolak belakang dengan gelarnya sebagai penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi justru mendukung tindakan pembantaian massal yang dilakukan terhadap umat Islam Rohingya. Suu Kyi menganggap etnis Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar dan harus diusir atau dihapuskan dari negara itu. (Foto: freemalaysiatoday)
“Dan pemerintahan baru (yang dipimpin kaki tangan Suu Kyi) kini tetap saja mewarisi situasi, di mana undang-undang dan kebijakan yang dirancang menolak hak-hak dasar kaum minoritas dan ada indikasi impunitas atas pelanggaran serius terhadap masyarakat dan mendorong kekerasan terhadap mereka berlanjut,”
NAYPYTAW -- Siapa yang tidak mengenal Aung San Suu Kyi, seorang politisi Myanmar yang telah mendapatkan pujian di negaranya maupun dunia internasional karena lantang menentang aturan militer di Myanmar. 

Karena tindakannya tersebut, Suu Kyi dianugerahi sebuah Nobel Perdamaian pada 1991, yang merepresentasikan dirinya sebagai seorang pendukung hak asasi manusia di tingkat dunia.

Namun, dalam tragedi pembantaian ribuan muslim Rohingya, Suu Kyi bungkam seribu bahasa, dan bahkan kini Suu Kyi menyatakan bahwa Rohingya bukanlah bagian dari Myanmar.


Sebagai pemimpin de facto Myanmar saat ini, Suu Kyi untuk kesekian kalinya menegaskan kepada dunia internasional bahwa penyebutan Rohingya, bagi muslim pengungsi dari Bangladesh, terlarang. Penyebutan yang benar adalah Komunitas Muslim di Negara Bagian Rakhine.

Hal itu disampaikan perempuan itu kepada perwakilan lembaga HAM PBB, Lee Yanghee pada Senin 20 Juni 2016, yang masih saja menggunakan istilah terlarang, merujuk kepada 1,1 juta orang yang hingga kini tidak diakui kewarganegaraannya.

“Pada pertemuan mereka pagi ini (Senin 20 Juni 2016), menteri luar negeri kami Daw Aung San Suu Kyi menjelaskan sikap kami bahwa pengunnaan istilah yang kontroversial itu selayaknya dihindari,” kata Sekretaris Kementerian Luar Negeri Myanmar, Aung Lin, seperti dilansir dari Channel News Asia, Selasa (21/6/16).

Pada Jumat, perwakilan Myanmar untuk Dewan HAM PBB, Thet Thinzar Tun mengkritisi penggunaan nomenklatur atau penamaan tertentu seperti itu sama saja dengan menyiramkan bensin ke api yang menyala dan hanya membuat segalanya menjadi semakin buruk.
Ratusan biksu Budha di Myanmar, saat menyerang sebuah desa pemukiman muslim Rohingya. (Foto: Istimewa)
“Demi keharmonisan dan membangun kembali rasa percaya antar dua masyarakat, disarankan bagi setiap orang untuk menggunakan istilah ‘Komunitas Muslim di negara bagian Rakhine,” terang Thet.

Dunia Menolak Permintaan Rezim Suu Kyi

Menindaklanjuti perintah dari Aung San Suu Kyi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Myanmar telah mengirimkan surat edaran yang berisi imbauan, kepada seluruh kedutaan negara sahabat yang berkantor di negaranya, agar menyebut para entitas Muslim Bangladesh di Myanmar sebagai ‘Bengalis’.

Namun, permintaan tersebut langsung ditolak hampir seluruh negara di dunia. Dilansir dari Asian Correspondent, Rabu (11/5/16), bahkan, utusan Amerika Serikat (AS) untuk Myanmar yang baru, Scot Marciel dalam pidatonya, tetap menyebut kelompok minoritas muslim di Myanmar itu sebagai Rohingya.

“Mereka (suku Rohingya) berhak memilih nama panggilan yang mereka inginkan,” terang Marciel, dalam pernyataan publik pertamanya di Pusat Amerika-Yangon.

Suu Kyi Marah Diwawancarai Reporter Muslim

Sebelumnya, Aung San Suu Kyi diberitakan marah ketika diwawancarai perihal sikapnya yang kurang bersimpati atas pembantaian warga Muslim di negaranya. Dia tidak menyangka jika yang mewawancarainya seorang jurnalis Muslim.

Jurnalis Muslim yang membuat Suu Kyi terkejut itu adalah penyiar BBC, Mishal Husain.

Suu Kyi mulai mengeluh ketika dia berulang kali diminta Mishal Husain untuk mengutuk sentimen anti-Muslim di Myanmar selama wawancara di program Today.”Saya rasa ada banyak, banyak umat Budha yang juga telah meninggalkan negara ini karena berbagai alasan,” kata Suu Kyi.

Penyiar BBC, Mishal Husain saat mewawancarai Aung San Suu Kyi. (Foto: bbc.com)
Di sela-sela off-air, tiba-tiba terdengar keluhan dari Suu Kyi. ”Tidak ada yang bilang saya akan diwawancarai oleh seorang Muslim,” ucapnya, seperti dikutip IB Times, Sabtu (26/3/2016).

Keluhan Suu Kyi itu diabadikan dalam biografi baru yang berjudul “The Lady and the Generals: Aung San Suu Kyi and Burma's Struggle for Freedom”  yang ditulis jurnalis Peter Popham.


”Saya pikir itu layak termasuk dalam buku karena hanya feed ke dalam ambiguitas posisinya mengenai masalah ini,” kata Popham.

”Salah satu, ada kekaguman besar untuk dia, kisah hidupnya dan keberaniannya, tapi tak seorang pun percaya lagi, bahwa dia adalah orang yang tanpa kesalahan, tanpa prasangka dan memiliki keterbatasan,” ujarnya.

Ada hal menarik lain tentang sosok Suu Kyi dan pengaruh Muslim dalam kehidupannya. Dia memiliki pacar pertama asal Pakistan yang merupakan warga Muslim. Kemudian, sosok yang membujuknya untuk terjun ke dunia politik pada tahun 1998 adalah seorang intelektual Muslim Myanmar yang menonjol.


Genosida Sistematis Muslim Myanmar

Pemerintah Myanmar sejak dulu tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan suku Rohingya di negaranya. Walaupun banyak dari mereka yang sudah menetap di Myanmar selama beberapa generasi, tetapi mereka dibiarkan tinggal tanpa kewarganegaraan, apalagi diberikan hak dasar sebagai warga negara.
Mayat-mayat muslim Rohingya bergeletakkan di sepanjang jalan Provinsi Rakhine, akibat dibantai oleh para biksu Budha aliran keras di Myanmar. (Foto: Istimewa)
Konflik berbuah kekerasan antara umat Buddha yang mayoritas dan Muslim sebagai minoritas di daratan Myanmar pun merebak, mulai dari Negara Bagian Rakhine hingga ke seluruh negeri.

Komisi Tinggi PBB di Dewan HAM Zeid Ra’ad Al Hussein mengatakan, saat ini Muslim Rohingya dikucilkan pada sektor pekerjaan tertentu. Untuk mendapat layanan kesehatan di rumah sakit pun mereka perlu mengurus dokumen perizinan khusus. 

Akibatnya, banyak perempuan hamil meninggal karena tertunda persalinannya dan angka kematian bayi di kalangan mereka juga begitu tinggi.

Menurut Zeid, tindakan pemerintah Myanmar tersebut jelas termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan internasional. Kejahatan jenis ini adalah pelanggaran serius, yang bahkan dilakukan secara meluas dan sistematis.

Sedikitnya 120 ribu pengungsi Rohingya masih tinggal seadanya di kemah-kemah penampungan kumuh, peninggalan dari bentrokan besar antara umat Buddha dan Muslim yang pecah di Rakhine pada 2012. Ribuan orang telah melarikan diri dari penganiayaan dan kemiskinan tanpa akhir di sana.

“Dan pemerintahan baru (yang dipimpin kaki tangan Suu Kyi) kini tetap saja mewarisi situasi, di mana undang-undang dan kebijakan yang dirancang menolak hak-hak dasar kaum minoritas dan ada indikasi impunitas atas pelanggaran serius terhadap masyarakat dan mendorong kekerasan terhadap mereka berlanjut,” tandas Zeid.

Para muslim Rohingya yang dibantai umat Budha di Myanmar. (Foto: Istimewa)
Saat ini, sebanyak 800.000 Muslim Myanmar tidak bisa ikut memberikan suara karena kartu identitas mereka dicabut. Kandidat Muslim juga tidak dipilih oleh NLD. Di samping itu, semua kampanye oleh semua partai tidak menyinggung isu Rohingya.

Sejak kewarganegaraan Rohingya pertama kali dicabut pada 1982, serangkaian pelanggaran HAM telah terjadi terhadap populasi Muslim. Pemerintah menganggap Rohingya sebagai imigran Bengali. Sekitar 1,3 juta Rohingya terancam dibantai. 

Aung San Suu Kyi bungkam terhadap kondisi Rohingya, baik sebelum atau pun sesudah pemilu, dianggap oleh banyak kalangan internasional karena, dia takut kehilangan suara dari mayoritas umat Budha yang merupakan salah satu pendukung utama kekuatan politiknya di negara itu. [*]

Sumber: CNA/Asian Correspondent/bbc/IB Times

Tags

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Shares ShareTweet
advertisement centil

Jurnalummah.com adalah portal berita dan informasi seputar dunia Islam dari dalam dan luar negeri.Seluruh materi dalam situs Jurnalummah.com bebas copy untuk keperluan non-komersial dan referensi, dengan mencantumkan sumbernya (Jurnalummah.com). Anda bisa turut berpastisipasi dengan mengirimkan informasi, berita, artikel dan opini untuk dipublikasikan non komersial.

Editor Picks

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER