Presiden Filipina Kabulkan UUD Otonomi Khusus Wilayah Muslim Moro - Jurnal Ummah
Load more

Presiden Filipina Kabulkan UUD Otonomi Khusus Wilayah Muslim Moro

Shares ShareTweet

Presiden Rodrigo Duterte membahas masalah dengan Ketua Moro Liberation Front (MNLF) Nur Misuari dan istrinya Tarhata setelah pertemuan dengan MNLF dan Pemerintah Filipina di Balai Presiden di Istana MalacaƱang pada tanggal 18 Juli 2017. (Foto: Simeon Celi Jr. Presidential Photo)
"Saya meminta semua pihak memahami, sudah saatnya ketidakadilan yang mereka alami selama ini diakhiri. Kalau BBL tidak dikabulkan maka bakal ada perang di Mindanao,"
MANILA -- Perang berkepanjangan antara antara pemerintah Filipina dengan umat Islam Bangsamoro di kawasan selatan negara itu akan segera berakhir. Prospek cerah ini terjadi setelah Presiden Filipina, Rodrigo Duterte telah menyetujui "peta jalan bagi perdamaian" baru yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dengan kelompok gerakan kemerdekaan Moro di negeri itu.

Bahkan, Duterte mendesak Kongres untuk mengabulkan undang-undang otonomi khusus untuk daerah berpenduduk muslim. Jika tidak, kata dia, maka kelompok pemberontak akan mengabaikan proses perdamaian dan mengangkat senjata lagi melawan pemerintah. Dia mengaku tidak bisa mengendalikan kelompok pemberontak jika mereka kembali mengangkat senjata dan menuntut kemerdekaan di selatan Filipina.

"Saya meminta semua pihak memahami, sudah saatnya ketidakadilan yang mereka alami selama ini diakhiri. Kalau BBL tidak dikabulkan maka bakal ada perang di Mindanao," kata Duterte, seperti dilansir laman Channel News Asia, Kamis (18/1).

Pada bulan lalu, Duterte juga meminta anggota parlemen untuk mempercepat berlakunya usulan BBL karena dia berkomitmen pada MILF dan Front Pembebasan Nasional Moro untuk menyampaikannya. "Jika kita tidak bertindak secepat itu, saya berpikir bahwa kita akan mengalami masalah. "Itu adalah komitmen. Bukan janji tapi komitmen kepada orang Moro," kata Duterte.


Sementara itu, Gubernur Daerah Otonom Mindanao Muslim (ARMM), Mujiv Hataman, mengaku sangat optimis bahwa Pemerintah Filipina akan menyetujui Undang-undang Dasar (UUD) untuk umat Muslim di kawasan tersebut. Saya percaya hal itu akan segera terjadi," kata Hataman, Dilansir dari World Bulletin.

Hataman mengatakan bahwa percepatan pembahasan BBL merupakan bentuk rasa hormat kepada ribuan saudara laki-laki Muslim yang terkena dampak krisis lima bulan di Marawi. Sementara itu, Duterte mengatakan bahwa BBL akan membantu meningkatkan perdamaian di Mindanao karena pemerintah memulai rehabilitasi Kota Marawi.

MILF menentang kelompok Islam ekstremis dan bekerja sama dengan pasukan pemerintah Filipina untuk memerangi faksi radikal Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro yang sudah bersumpah setia kepada kelompok militan ISIS. Umat Islam Moro yang berseberangan dengan ISIS, menjadi korban terbesar saat terjadi pertempuran di Marawi.

Umat Islam di kawasan selatan Filipina mendesak diberlakukannya UUD khusus Bangsamoro. (Foto: gmanetwork.com)
Sebelumnya, kelompok pemberontak muslim terbesar Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF) menandatangani kesepakatan damai dengan pemerintah pada 2014 setelah berkonflik selama 50 tahun yang menewaskan 120 ribu orang dan membuat dua juta warga mengungsi.

UUD bagi bangsa Moro atau yang populer disebut Bangsamoro Basic Law (BBL) itu merupakan pemenuhan kesepakatan damai antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Aturan ini dipresentasikan oleh Komisi Transisi Bangsa moro kepada Presiden Rodrigo Duterte pada bulan Juli. Duterte lantas mengirimkan aturan ini kepada Senat dan Kongres pada Agustus.

Dasar Hukum Bangsamoro atau Bangsamoro Basic Law (BBL) yang diserahkan kepada Duterte pada  bulan Juli 2017 adalah puncak dari proses perdamaian yang telah berlangsung selama 20 tahun antara Pemerintah Filipina dengan gerakan separatis Moro (MILF).

Tujuan peraturan itu adalah menjadikan wilayah mayoritas Muslim di bagian selatan Pulau Mindanao menjadi wilayah otonomi yang memiliki badan eksekutif, legislatif dan kemampuan fiskal sendiri. Pemberian otonomi khusus itu dimaksudkan untuk meredam gerakan perlawanan umat Islam yang telah berlangsung selama beberapa decade.(*JU)


Sumber: Channel News Asia/World Bulletin

Tags

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.
Shares ShareTweet
advertisement centil

Jurnalummah.com adalah portal berita dan informasi seputar dunia Islam dari dalam dan luar negeri.Seluruh materi dalam situs Jurnalummah.com bebas copy untuk keperluan non-komersial dan referensi, dengan mencantumkan sumbernya (Jurnalummah.com). Anda bisa turut berpastisipasi dengan mengirimkan informasi, berita, artikel dan opini untuk dipublikasikan non komersial.

Editor Picks

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER